Pemkab Bekasi Targetkan Stunting Turun di Bawah 10% pada 2025
Solusi Berita
KARAWANG | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menargetkan angka prevalensi stunting turun di bawah 10 persen pada 2025, setelah berhasil menekan kasus dari 23,2 persen pada 2023 menjadi 18,4 persen pada 2024.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarti, menyampaikan bahwa capaian ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting yang digelar secara virtual.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) bersama pihak terkait, termasuk Baznas, pelaku industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. “Rencana aksi ini dijalankan bersama oleh perangkat daerah dan didukung sektor lain. Semua berkolaborasi langsung di lapangan,” ujarnya.
Sri Enny menjelaskan, delapan aksi konvergensi yang diterapkan meliputi analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan, hingga penetapan regulasi daerah. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melalui aplikasi e-PPGBM 2024 mencatat 3.948 anak di wilayah tersebut mengalami stunting. Salah satu pemicu munculnya kasus baru adalah urbanisasi atau kedatangan warga pendatang.
“Yang terpenting bukan sekadar menurunkan angka, tetapi memastikan anak-anak yang terkena stunting benar-benar pulih,” tegasnya.
Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menambahkan bahwa pencegahan stunting perlu dimulai sejak usia remaja, khususnya remaja putri. Langkah ini mencakup edukasi kesehatan, pemberian tablet tambah darah, dan persiapan sebelum menjadi ibu, melalui kerja sama berbagai pihak.
Ia menekankan, penanganan tumbuh kembang anak dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, hingga ketahanan pangan. “Tidak cukup hanya memberi makanan tambahan. Semua harus dilihat dari hulu, termasuk sanitasi, lingkungan, dan pola asuh,” jelasnya.
Program penurunan stunting ini mendapat dukungan dari APBN, CSR perusahaan, serta partisipasi masyarakat, sementara APBD difokuskan sebagai dana stimulus awal. “APBD sifatnya hanya stimulus. Semua pemangku kepentingan harus ambil peran,” ucapnya.
Ida juga menyoroti pentingnya peran media dalam mengedukasi masyarakat tentang gizi seimbang, sanitasi, dan pemanfaatan pangan lokal, seperti daun kelor yang mudah dibudidayakan dan bernilai gizi tinggi.
Dengan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Bekasi optimistis angka stunting akan terus menurun, meski tantangan seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tetap menjadi perhatian utama. (D/S)
