Pemerintah serahkan seratus rumah subsidi untuk buruh pada hari buruh nasional
Solusi Berita
KARAWANG | Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, mengumumkan bahwa sebanyak 100 unit rumah subsidi akan diserahkan kepada para buruh bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025. Rumah-rumah tersebut merupakan bagian awal dari target besar pemerintah untuk menyediakan 20 ribu unit rumah murah bagi kalangan buruh.
Sebelumnya, Ara sempat mengusulkan agar 200 unit rumah dapat diserahkan pada momentum Hari Buruh, namun akhirnya disepakati penyerahan dilakukan terhadap 100 unit terlebih dahulu.
“Kita mulai dari penyerahan kunci. Dari total 20 ribu rumah, kita mulai dengan target 200 unit. Tapi akhirnya kita sepakat mulai dari 100 unit pada 1 Mei, yang saya anggap sebagai momen yang sangat tepat,” ujar Ara dalam sebuah diskusi di Kantor PKP, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 April 2025. Diskusi ini berlangsung sebelum penandatanganan nota kesepahaman antara pihak PKP, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ara menambahkan bahwa pembangunan rumah-rumah tersebut akan dilakukan di wilayah sekitar Jakarta, tersebar di tiga hingga empat lokasi.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar, yang akan mengawal proses pembangunan, serta perwakilan buruh dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari. Ara berharap inisiatif ini menjadi kabar baik bagi para buruh, sekaligus menjadi penyemangat bagi dunia usaha.
“Ini bukti nyata bahwa negara hadir bagi buruh dan pekerja. Presiden Prabowo memerintahkan agar tahun ini tersedia minimal 20 ribu rumah subsidi untuk buruh. Mari kita beri apresiasi untuk Presiden Prabowo,” kata Ara.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik program ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh. Ia optimistis program ini akan terus berjalan dan diperluas.
“Insyaallah, target awal sudah ditetapkan. Yang dilakukan pada 1 Mei hanya permulaan. Saya yakin program ini akan terus berlanjut, apalagi kita punya sekitar 60 juta pekerja formal di Indonesia,” ujar Yassierli. (D/S)
