Menteri Koperasi Targetkan Setengah Penduduk Desa Gabung dalam Kopdes Merah Putih
Solusi Berita
KARAWANG | Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menargetkan keanggotaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat mencakup minimal 50 persen dari total warga di setiap desa atau kelurahan. Target ini diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan bersama antara koperasi dan masyarakat setempat.
Budi menyampaikan keyakinannya bahwa sasaran tersebut realistis, mengingat koperasi ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata, khususnya dalam hal akses permodalan dan penguatan ekonomi warga desa. “Kalau penduduk desanya ada 4.000 orang, maka setidaknya 2.000 harus jadi anggota koperasi,” ujarnya kepada media di Jakarta Selatan, Senin, 23 Juni 2025.
Ia menekankan bahwa tingkat partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan koperasi ini. Terkait pendanaan, Budi belum menguraikan detailnya, namun menegaskan bahwa koperasi akan berbasis pada model bisnis yang fokus pada peningkatan kualitas SDM dan kapasitas anggotanya.
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga mengumumkan bahwa hingga kini telah terbentuk 80.133 unit Kopdes Merah Putih, melebihi target awal pemerintah yang berjumlah 80 ribu unit. Semua koperasi ini dijadwalkan akan diresmikan pada Hari Koperasi, 12 Juli 2025. Meski begitu, baru sekitar 61 ribu unit yang terdaftar secara resmi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Ia memastikan seluruh legalitas akan tuntas sebelum hari peresmian.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa kebutuhan koperasi antar desa berbeda-beda, sehingga pendekatan pembiayaan juga akan disesuaikan. Beberapa desa hanya membutuhkan tambahan fasilitas, sementara lainnya sudah memadai. “Setiap desa nanti bisa mengajukan pembiayaan ke perbankan sesuai kebutuhan masing-masing,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, optimistis bahwa program Kopdes Merah Putih akan mendapat dukungan Presiden Prabowo Subianto sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai program ini mampu menggeser arah ekonomi nasional dari sistem neoliberal menuju sistem yang lebih berpihak kepada rakyat. Ferry juga berharap keberadaan koperasi ini mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan desa, seperti dominasi tengkulak, praktik rentenir, hingga maraknya pinjaman online yang memberatkan warga. (D/S)
