Luhut Minta Program Makan Bergizi Gratis Diaudit Rutin, BGN Butuh Tambahan Rp100 Triliun
Solusi Berita
KARAWANG | Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit secara berkala setiap tiga bulan. Permintaan ini telah disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam pertemuan pada Selasa (11/3/2025). Luhut juga mengungkapkan bahwa Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, telah menyetujui audit program ini dilakukan setiap kuartal untuk memastikan evaluasi dan perbaikan yang dibutuhkan.
Sementara itu, Dadan Hindayana menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan sepanjang 2025 guna mempercepat distribusi program MBG. Saat ini, lembaga tersebut memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun, namun Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan distribusi agar lebih banyak anak mendapat manfaat.
Dadan menjelaskan bahwa untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada 2025, tambahan anggaran yang diperlukan hingga September mencapai Rp100 triliun. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada tiga faktor utama, yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.
Sejauh ini, anggaran telah disiapkan pemerintah, sementara SDM masih dalam tahap pelatihan. Saat ini, 2.000 petugas telah dididik, dan 30.000 petugas lainnya dipersiapkan untuk menyelesaikan pelatihan mereka pada Juli 2025. Dadan memperkirakan tenaga kerja tersebut siap bertugas pada Agustus dan mulai melayani pada September 2025.
Dengan percepatan program yang dimulai pada September, Dadan optimistis MBG dapat menjangkau lebih banyak anak dan memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan mereka. Selain itu, dukungan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan program ini. Untuk memperlancar distribusi makanan bergizi, BGN bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk katering, UMKM, TNI, Polri, kementerian terkait, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan HIPMI. (D/S)
