Koperasi Merah Putih: Peluang, Tanggung Jawab, dan Risiko Hukum
Solusi Berita
KARAWANG | Pernahkah Anda membayangkan menjadi bagian dari koperasi, atau bahkan mengelolanya? Meski bagi sebagian orang konsep koperasi masih terasa asing, kini Koperasi Merah Putih menjadi sorotan, terutama setelah pemerintah memberikan dukungan besar terhadap pembentukannya di desa-desa.
Namun, apa yang akan terjadi jika koperasi ini tidak dikelola dengan baik? Apakah ada konsekuensi hukum yang mengintai? Mari kita telaah lebih dalam.
Sekilas tentang Koperasi Merah Putih dan Pentingnya Tata Kelola
Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif untuk mengangkat ekonomi desa melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong. Konsep dasarnya sederhana: warga desa bersatu untuk menjalankan usaha bersama demi kesejahteraan kolektif.
Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen koperasi harus dijalankan secara profesional. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, tujuan mulia ini bisa gagal terwujud.
Landasan Hukum yang Mengatur
Sebagai badan hukum, koperasi memiliki dasar legal yang kuat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi acuan utama bagi operasional koperasi, mulai dari pendirian hingga pembubarannya. Seiring berkembangnya waktu, regulasi tambahan hadir untuk mendukung pelaksanaan koperasi, termasuk inisiatif Koperasi Merah Putih.
Beberapa regulasi penting tersebut antara lain:
- UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045,
- Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029,
- PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes,
- SE Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, dan
- SE Menteri Desa dan PDT Nomor 6 Tahun 2025, yang mengatur teknis percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih.
Rangkaian regulasi ini memperlihatkan komitmen serius pemerintah dalam mendorong tumbuhnya koperasi desa modern.
Konsekuensi Hukum Jika Koperasi Gagal Dikelola
Lalu, bagaimana jika koperasi gagal dikelola dengan baik? Meski UU No. 25/1992 tidak secara langsung menyebutkan sanksi pidana atas “gagal kelola”, namun jika kegagalan tersebut melibatkan penyelewengan dana, penggelapan, atau korupsi, maka dapat berujung pada sanksi pidana berdasarkan KUHP atau UU Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 47 UU No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa anggota yang merugikan koperasi melalui tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai anggaran dasar dan peraturan hukum yang berlaku.
Artinya, pengurus atau anggota yang lalai atau sengaja menyebabkan kerugian pada koperasi bisa dimintai pertanggungjawaban, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.
Mengapa Transparansi dan Akuntabilitas Sangat Penting
Untuk mencegah masalah hukum, pengelolaan koperasi harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pengurus wajib menyusun laporan keuangan yang jelas, membuat keputusan berdasarkan musyawarah, serta menjaga hak dan kepercayaan anggota.
Lebih dari kerugian finansial, kegagalan dalam tata kelola bisa memicu hilangnya kepercayaan dari anggota. Ini bisa menjadi bentuk “hukuman sosial” yang lebih berat karena akan menghambat keberlangsungan koperasi itu sendiri.
Apa yang Harus Kamu Ketahui Sebelum Terlibat?
Bagi Anda yang tertarik terlibat dalam Koperasi Merah Putih, penting untuk memahami bahwa peran dalam koperasi membawa tanggung jawab besar. Pengelolaan koperasi bukan sekadar aktivitas usaha, tetapi juga wadah untuk membangun kepercayaan, kolaborasi, dan kesejahteraan bersama.
Semoga penjelasan ini memberi gambaran yang lebih jelas mengenai aspek hukum dan pentingnya tata kelola dalam koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih. Dengan pemahaman yang tepat, kita dapat bersama-sama membangun koperasi yang tangguh dan berkelanjutan di desa-desa seluruh Indonesia. (D/S)
