Klinik dan Apotek Desa Masuk Unit Bisnis Koperasi Merah Putih, Pemerintah Siapkan Dana dan Infrastruktur
Solusi Berita
KARAWANG | Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya ditugaskan untuk membangun unit bisnis kesehatan di tingkat desa dan kelurahan melalui Koperasi Merah Putih. Dalam upaya tersebut, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) akan disatukan dan dialihfungsikan menjadi klinik serta apotek desa, yang menjadi bagian dari unit usaha koperasi tersebut.
Budi menjelaskan bahwa pembangunan ini diprioritaskan karena sebagian besar desa dan kelurahan telah memiliki infrastruktur dasar. Sekitar 50 ribu Pustu telah berdiri secara permanen, dan sisanya — sekitar 39 ribu — direncanakan dibangun menggunakan dana APBN. Di Jawa Barat sendiri, dari 5.957 desa, 3.147 di antaranya sudah memiliki Pustu.
Klinik dan apotek desa ini akan tetap menjalankan program kesehatan pemerintah dengan pembiayaan dari APBN dan APBD. Namun, akan ada layanan tambahan yang bersifat komersial, seperti penjualan obat-obatan umum (obat flu, demam, dan lain-lain) dengan harga terjangkau sebagai bagian dari penghasilan koperasi.
“Sebagian layanan tetap gratis, terutama untuk program nasional seperti TBC dan imunisasi. Tapi ada juga layanan berbayar untuk mendukung keberlanjutan koperasi,” ujar Budi. Pemerintah juga menyiapkan dana operasional sekitar Rp 500 juta per desa per tahun dan meminta desa yang belum memiliki Pustu untuk menyediakan lahan sekitar 400 meter persegi.
Selain bangunan dan alat kesehatan, seluruh pembiayaan untuk pengadaan fasilitas ini akan ditanggung oleh APBN. Desain bangunan telah disiapkan dan masing-masing unit akan menelan biaya operasional sekitar Rp 1 miliar per tahun.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, turut menyampaikan bahwa kepala desa dan lurah diwajibkan mengadakan musyawarah desa khusus untuk membentuk badan hukum koperasi. Petunjuk pelaksanaan dan teknis telah dikirim ke seluruh desa.
Kementeriannya juga bertanggung jawab dalam pengadaan lahan untuk mendirikan bangunan koperasi seluas 20×20 meter, termasuk gudang, cold storage, serta fasilitas lain seperti klinik, apotek, dan alat pertanian.
Seluruh rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi “Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah” yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan dihadiri oleh jajaran menteri, bupati/wali kota, serta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Dalam kesempatan itu, Dedi menegaskan pentingnya pembangunan desa sebagai prioritas utama percepatan pembangunan di wilayahnya. (D/S)
