Kepala Dinas PRKP lamban menangani aspirasi masyarakat
Solusi Berita
KARAWANG | Beberapa hari yang lalu Kepala DPRKP yaitu Asep hazar menyampaikan pernyataan bahwa pihak nya siap merespon cepat keluhan masyarakat terutama bagi rumah tidak layak huni akan tetapi kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan beliau terhadap masyarakat.
Hal ini dapat ditegaskan oleh Ketua Forum Warga Tirtajaya (FWT), Aan Karyanto, yang juga dikenal sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Tirtajaya, mengkritik keras kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang. Kritik tersebut dilontarkan menyusul lambannya penanganan terhadap rumah-rumah warga kurang mampu, terutama rumah roboh di wilayahnya.
Selanjutnya Aan sebagai tokoh masyarakat menegaskan bahwa DPRKP belum menunjukkan keseriusan dalam membantu masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ia menyebut janji-janji yang disampaikan hanya sebatas wacana dan belum diikuti dengan tindakan nyata.
“Saya belum melihat adanya langkah konkret dari DPRKP. Jangan hanya berjanji, tapi tunjukkan bukti nyata di lapangan. Warga butuh tindakan, bukan sekadar retorika,” ujar Aan kepada awak media, Selasa (5/8).
Akhir-akhir ini berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa tugas pokok DPRKP tidak transparan dan akuntabel.
Dalam hal ini, Salah satu kasus yang disorot adalah rumah roboh milik warga Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya, yang hingga kini belum mendapatkan bantuan. Padahal, rumah tersebut sudah tercatat dalam sistem aplikasi Si Imah dan telah melalui proses survei oleh petugas.
“Sudah ada survei dan pendataan, tapi tidak ada tindak lanjut. Ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Kepala DPRKP, Asep Hazar, yang sebelumnya menyatakan akan bergerak cepat jika ada rumah warga yang roboh,” lanjutnya.
Kekecewaan juga diungkapkan warga terdampak langsung. Ambih, warga Desa Sabajaya, mengaku rumahnya mengalami kerusakan parah namun belum juga menerima bantuan dari program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni).
“Saya sudah berharap ada bantuan, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Katanya pihak desa sudah mengajukan, tapi belum ada realisasinya,” tutur Ambih.
Sekretaris DPC GMPI Tirtajaya, Wawan Gunawan, turut mengomentari kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa masih banyak warga miskin di wilayah Tirtajaya yang belum tersentuh program Rutilahu.
“DPRKP seharusnya lebih proaktif turun ke lapangan, bukan sekadar mengandalkan data. Jika mereka benar-benar serius, pasti paham masih banyak masalah yang harus diselesaikan,” kata Wawan.
Beliau menyampaikan sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRKP Karawang terkait teknis pelaksanaan program Rutilahu maupun keterlambatan penanganan rumah warga yang sudah disurvei. Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari publik: apakah program tersebut hanya sebatas legalitas tanpa implementasi. (D/S)
