Kades Protes, Dapur Gizi Wadas Dinilai Abaikan Pemdes
Solusi Berita
KARAWANG | Audiensi terbuka terkait aduan Kepala Desa Wadas, Junaedi, mengenai keberadaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wadas 1 Kampung Budaya digelar di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang, Rabu (27/8/2025).
Forum yang diprakarsai DLHK tersebut membahas polemik bangunan SPPG di Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, dengan menghadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, yayasan, koperasi, hingga pengelola SPPG perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam rapat, Junaedi menyampaikan kekecewaannya karena pemerintah desa tidak dilibatkan secara optimal dalam penentuan lokasi maupun mekanisme program. “Kami sudah menyiapkan BUMDes, tapi mekanismenya tidak sesuai harapan. Harusnya BGN berkoordinasi dengan pemdes terkait titik dan jumlahnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Wadas 1 Kampung Budaya, Ala Waskita, menjelaskan bahwa dapur gizi yang dipimpinnya merupakan program percepatan pelayanan gizi dari Presiden Prabowo. Ia mengakui masih ada hal teknis yang perlu diperbaiki, namun menegaskan program tetap berjalan sesuai tujuan utama, yakni pemenuhan gizi masyarakat.
Dari sisi legalitas, Ketua Yayasan Al Insyirah Firdausy Mubarok, Lilik, memastikan pihaknya telah memenuhi semua persyaratan perizinan dari BGN. Adapun Ketua Koperasi PWI Karawang, Aep Saepuloh, menepis isu penggunaan dana APBD dalam pembangunan fasilitas Koperasi PWI.
Kepala Bidang Penataan Peraturan Lingkungan DLHK Karawang, Willyanto Salmon, yang memimpin forum menegaskan bahwa polemik tersebut dianggap selesai. Selanjutnya, ia meminta semua pihak meningkatkan komunikasi agar operasional dapur gizi tetap berjalan dengan memperhatikan aspek legalitas, lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. (D/S)
