Indef Desak Pemerintah Fokus pada Akar Masalah Ekonomi

Solusi Berita

KARAWANG | Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan langkah kebijakan yang lebih mendasar dan menyentuh akar persoalan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang terus meningkat dan melonjaknya angka kemiskinan.

Sebagai informasi, dalam laporan terbaru Bank Dunia berjudul June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa atau sekitar 68,91% dari total populasi.

Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK). Data dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga 20 Mei 2025 mencatat sebanyak 26.455 kasus PHK, naik 5.000 kasus dibanding periode yang sama tahun lalu. Dampaknya, klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan juga melonjak hingga 150% menjadi 52.850 klaim per April 2025, dibandingkan April 2024.

Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menilai bahwa kebijakan pemerintah yang bersifat jangka pendek seperti insentif fiskal belum cukup menjawab kebutuhan kelompok masyarakat rentan secara menyeluruh.

“Kebijakan ekonomi seharusnya diarahkan untuk menyasar langsung akar permasalahan, bukan hanya solusi di permukaan,” ujar Eko, Selasa (10/6).

Menurutnya, penanggulangan kemiskinan membutuhkan strategi menyeluruh yang mampu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat bawah, bukan sekadar kebijakan jangka pendek.

Eko pun mengusulkan tiga pilar kebijakan struktural untuk mengatasi persoalan ini. Pertama, mendorong kebijakan yang langsung memperkuat konsumsi masyarakat. Ia menyarankan adanya relaksasi terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), agar daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah dapat meningkat.

“Peningkatan konsumsi bisa memicu penciptaan lapangan kerja dan menggairahkan kembali kegiatan usaha,” pungkasnya. (D/S)