Gubernur Jabar Audit Pengembang Usai Perumahan yang Diklaim Bebas Banjir
Solusi Berita
KARAWANG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana melakukan audit terhadap pengembang perumahan yang sebelumnya mengklaim bahwa proyek mereka bebas banjir. Namun, kenyataannya, perumahan tersebut kini terendam banjir hingga ketinggian 2 meter.
“Banyak pengembang yang menjanjikan perumahan bebas banjir, tetapi faktanya justru mengalami banjir setinggi 2 meter. Saya akan mengaudit semuanya,” ujar Dedi setelah menghadiri peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).
Dedi menjelaskan bahwa audit ini bertujuan untuk menilai apakah analisis dampak lingkungan (Amdal) terkait pengendalian banjir yang dilakukan oleh pengembang sudah sesuai. Dengan audit ini, dapat diketahui apakah permasalahan tersebut terjadi karena kesalahan tata ruang atau kelalaian pihak pengembang.
Selain itu, Dedi juga menyoroti banyaknya kasus di mana masyarakat Jawa Barat menjadi korban pengembang yang tidak bertanggung jawab. Beberapa warga telah membayar biaya perumahan tetapi tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan.
“Banyak permasalahan, mulai dari kualitas bangunan hingga kepemilikan legalitas surat tanah dan rumah,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan rencana untuk memasukkan pengembang rumah subsidi yang menjual hunian berkualitas buruk ke dalam daftar hitam.
Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki target membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Khusus untuk tahun 2025, ditargetkan pembangunan 220 ribu unit rumah subsidi.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami tidak hanya fokus pada kuantitas tetapi juga kualitas. Kami tidak akan ragu untuk memasukkan pengembang nakal ke dalam daftar hitam,” ujar Maruarar dalam acara di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).
Ia juga meminta pihak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta penyalur rumah subsidi MBR untuk lebih selektif dalam memberikan kesempatan kepada pengembang. Daftar hitam tersebut nantinya dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam memilih pengembang yang bertanggung jawab.
“Kami telah mengecek langsung, ada pengembang yang bekerja dengan baik, tetapi ada juga yang kualitasnya buruk. Daftar hitam ini akan menjadi catatan penting bagi kami agar hanya pengembang berkualitas yang mendapatkan kepercayaan,” jelasnya.
Hingga Maret 2025, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 220 ribu rumah layak huni, dengan 118 ribu unit di antaranya telah selesai sejak Oktober 2024.
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki ambisi membangun 3 juta unit rumah per tahun guna mengatasi defisit perumahan di Indonesia, dengan target 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit di perkotaan. (D/S)
