Gubernur Dedi Mulyadi Serukan Reformasi Tata Ruang dan Penguatan Nilai Lokal dalam Pembangunan Desa
Solusi Berita
KARAWANG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan perlunya perubahan mendasar dalam arah pembangunan di provinsinya, terutama dalam hal penataan ruang. Ia menyoroti bahwa selama ini tata ruang kerap diatur berdasarkan kepentingan politik, bukan berlandaskan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan dengan hukum alam.
Hal ini disampaikan dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Jawa Barat yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, pada Kamis, 15 Mei 2025.
“Ada kekacauan dalam tata ruang kita karena pendekatannya lebih politis ketimbang konservatif. Ini menjadikan pembangunan sarat kepentingan, bukan keberlanjutan,” ujar KDM, sapaan akrab Gubernur Dedi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya peran kepala desa sebagai penjaga lingkungan dan pelestari budaya. Menurutnya, banyak pemimpin desa saat ini telah terputus dari akar budaya dan alamnya.
“Banyak kepala desa tak lagi mengenal nilai-nilai budaya lokal seperti mata air, leuweung larang, atau warisan karuhun. Padahal, itu bagian dari jati diri kita,” tegasnya.
Pelantikan pengurus DPD APDESI Jawa Barat ini dinilainya sebagai momentum untuk menguatkan kembali posisi strategis desa dalam pembangunan yang berakar pada budaya lokal dan kelestarian lingkungan. KDM menggarisbawahi bahwa peran kepala desa tak sebatas administratif atau pengelolaan dana desa, tetapi juga sebagai agen perubahan dan penjaga harmoni manusia dengan alam.
“Pembangunan desa tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik. Desa harus dibangun dengan nilai, karakter, dan kearifan lokal agar menjadi tempat yang damai, nyaman, dan seimbang,” tambahnya.
Sebagai langkah nyata dalam mendukung visi pembangunan berkelanjutan, pada acara tersebut dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kolaborasi ini mencakup pengembangan infrastruktur pendidikan dan pelayanan dasar berbasis lingkungan dan budaya, penanganan masalah sampah, serta penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung visi “Jabar Istimewa”.
Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman; Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB, Andryanto Rikrik Kuswara; serta Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB, Agus Jatnika Effendi. Penandatanganan turut disaksikan langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
“Ke depan, setiap kecamatan akan mendapat pendampingan dari satu kampus seperti ITB, UI, atau Unpad. Mereka akan membantu mendesain ulang tata ruang desa, merancang ruang terbuka hijau, hingga memperbaiki sistem sanitasi. Ini bagian dari transformasi besar yang kita canangkan,” jelas KDM.
Melalui sinergi antara pemerintah desa dan institusi akademik, Pemprov Jabar berharap mampu menciptakan desa-desa modern yang tetap berpijak pada budaya lokal dan pelestarian lingkungan. (D/S)
