Anggaran Rulahu Karawang Capai Rp105 Miliar, Ribuan Rumah Tak Layak Masih Terbengkalai

Solusi Berita

KARAWANG | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menargetkan pembangunan 2.249 unit rumah layak huni (rulahu) pada tahun 2025. Meski target ini meningkat dari tahun sebelumnya, ribuan rumah tak layak huni (rutilahu) masih belum tersentuh perbaikan.

Kepala Dinas PRKP Karawang, Asep Hazar, menyebutkan bahwa untuk setiap unit rulahu telah dianggarkan dana sebesar Rp46,9 juta. Jika dikalikan, total anggaran mencapai lebih dari Rp105 miliar.

“Jumlah rulahu tahun ini naik sekitar 200 unit dibanding tahun 2024 yang hanya 1.904 unit dengan total anggaran Rp89,6 miliar,” jelas Asep, Senin (28/4/2025).

Namun, berdasarkan data yang terekam dalam sistem Si Imah (Information Management of Housing), jumlah rumah tidak layak huni di Karawang masih mencapai 8.154 unit. Dari jumlah itu, baru 5.333 rumah yang secara resmi diusulkan oleh desa-desa untuk perbaikan.

“Masih banyak pekerjaan rumah kami. Desa Mekarjati misalnya, memiliki lebih dari 100 unit rutilahu. Kami sudah observasi dan sedang mencari skema alternatif seperti dana CSR agar bisa mengejar kekurangan target,” ungkap Asep.

Ironisnya, meskipun PRKP telah melakukan verifikasi sejak awal Januari 2025, hanya sebagian kecil rumah dengan kondisi sangat memprihatinkan yang akan diprioritaskan. Rumah-rumah korban kebakaran, bencana alam, atau hampir roboh akan dijadikan sasaran utama.

“Dari ribuan usulan, kita hanya bisa realisasikan sesuai dengan kemampuan anggaran. Kami utamakan yang kondisi darurat,” ujarnya.

Program rulahu ini patut diapresiasi, namun belum menyentuh akar persoalan backlog rumah tak layak di Karawang. Jika tidak ada percepatan, ribuan warga masih akan tinggal dalam kondisi yang jauh dari standar kelayakan, sementara anggaran besar sudah digelontorkan setiap tahun. (D/S)