DPRD Karawang Keluarkan Enam Rekomendasi Sikapi Tuntutan AMPERA

Solusi Berita

KARAWANG | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang resmi mengeluarkan enam sikap dan rekomendasi sebagai tindak lanjut atas somasi Sidang Rakyat yang digelar Aliansi Mahasiswa Pangkal Perjuangan (AMPERA) pada 1 September 2025.

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin bersama tiga wakil ketua, yakni H. Oma Miharja, Dian Fahrud Jaman, dan Tatang Taufik, serta para ketua tujuh fraksi. Penandatanganan dilakukan pada Rabu (3/9/2025).

“Kami memahami aspirasi mahasiswa dan rakyat. DPRD Karawang bersama rakyat,” ujar Endang Sodikin. Ia menegaskan, seluruh fraksi—PDI Perjuangan, PKB, PKS, Amanat Golkar, Gerindra, Demokrat, dan NasDem—sepakat membawa aspirasi tersebut ke DPR RI.

Enam poin rekomendasi yang disepakati DPRD Karawang meliputi:

1.Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR RI

• Sikap: Mengecam kebijakan DPR RI menaikkan gaji dan tunjangan di tengah kondisi rakyat yang masih miskin.
• Rekomendasi: Mendesak pembatalan kebijakan tunjangan perumahan dan pajak tambahan yang membebani APBN.

2. Perampasan Aset dan Beban Rakyat

• Sikap: Menolak segala bentuk perampasan aset rakyat, termasuk tanah, sumber daya alam, kenaikan pajak, dan utang negara.

• Rekomendasi:
  a. ATR/BPN diminta menjamin kepemilikan lahan non-produktif rakyat.
  b. ESDM diminta menghentikan tambang di hutan lindung dan menutup tambang ilegal.
  c. Kementerian Keuangan diminta meninjau ulang beban pajak masyarakat berpenghasilan rendah.

3.Represifitas Aparat Kepolisian

• Sikap: Mengecam tindakan brutal dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian.
• Rekomendasi: Mendukung penegakan hukum transparan atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan saat aksi demonstrasi.

4.UU Pro-Oligarki

• Sikap: Menuntut pencabutan UU/RUU pro-oligarki, termasuk Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI.
• Rekomendasi: Mendesak pemerintah mencabut aturan yang tidak berpihak pada rakyat.

5.Kesejahteraan Sosial dan Hak Rakyat

• Sikap: Mendorong pemenuhan hak rakyat melalui pekerjaan layak, pendidikan gratis, kesehatan universal, dan jaminan sosial yang adil.
• Rekomendasi: Pemerintah diminta menjamin ketersediaan lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, serta jaminan sosial yang merata.

6.Kedaulatan Rakyat

• Sikap: Menegaskan kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan elit politik, aparat represif, maupun oligarki.
• Rekomendasi: Menguatkan prinsip dasar demokrasi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. (D/S)