Dukung Koperasi Desa, Pemerintah Akan Tempatkan Pegawai PPPK
Solusi Berita
KARAWANG | Pemerintah mempertimbangkan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan langkah ini penting karena sebagian besar koperasi desa belum memiliki anggaran untuk menggaji pegawai tetap.
“Pengurus koperasi tidak mendapat gaji bulanan, jadi pemerintah akan membantu dengan menempatkan PPPK,” kata Zulkifli Hasan saat kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (2/8/2025), seperti dikutip Antara.
Ia juga mendorong pemerintah daerah yang mengusulkan formasi PPPK agar dapat menugaskan dua hingga tiga pegawai di setiap Kopdes Merah Putih. Zulkifli memperkirakan, secara nasional terdapat sekitar 500.000 orang yang bisa diangkat menjadi PPPK. “Kalau ada 1.000 kopdes, maka dibutuhkan sekitar 2.000 PPPK,” tambahnya.
Peran Kopdes Merah Putih
Kopdes Merah Putih merupakan lembaga ekonomi berbasis desa dan kelurahan yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi. Program ini dihadirkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus untuk memperbaiki rantai distribusi pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok di desa.
“Kalau sudah ditempatkan di kopdes, negara yang membayar gaji pegawainya, jadi koperasi tidak perlu mengeluarkan biaya,” jelas Zulkifli. Ia juga menegaskan bahwa koperasi memiliki kedudukan hukum yang kuat karena dijamin dalam UUD 1945, sehingga lebih tinggi dari sekadar peraturan pemerintah.
Saat berkunjung ke Kopdes Merah Putih di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/8/2025), Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pembentukan koperasi desa ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.
“Koperasi Desa ini hadir untuk memutus rantai tengkulak yang kerap merugikan petani. Kalau petani tetap mengandalkan tengkulak, biasanya hasil panennya terpaksa dibagi dua,” ungkapnya.
Kopdes Merah Putih Penfui Timur sendiri tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga menjual pupuk resmi, beras, kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta membuka layanan kesehatan untuk masyarakat.
Selain itu, Zulkifli meminta para bupati yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pangan Kabupaten untuk cepat bergerak jika terjadi hambatan distribusi pupuk. “Kalau ada kendala, langsung laporkan ke Pupuk Indonesia. Kalau masih macet, lapor ke saya, kita akan carikan solusinya,” tandasnya. (D/S)
