Penutupan Koperasi Merah Putih Tuban Disorot, DPR Minta Keterlibatan Mitra Lokal Dihargai
Solusi Berita
KARAWANG | Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menanggapi serius penutupan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan, Tuban, Jawa Timur, hanya sehari setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Mufti menilai insiden ini bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan sinyal kuat bahwa ada masalah mendasar dalam pelaksanaan program. Ia mempertanyakan apakah program Koperasi Merah Putih benar-benar substansial atau sekadar tampak megah dari luar namun minim isi.
“Ini bukan kejadian kecil, tapi peringatan keras. Kalau pembangunan dilakukan secara top-down, tanpa melibatkan masyarakat yang telah lama berjuang membangun koperasi, maka hasilnya hanya kemegahan tanpa makna,” ujar Mufti kepada Kompas.com, Rabu (23/7/2025).
Menurut Mufti, pemerintah seharusnya tidak menyingkirkan mitra lokal yang selama ini sudah berkontribusi besar terhadap pengembangan koperasi dari akar rumput. Ia menduga persoalan ini bukan sekadar miskomunikasi, tapi ada pihak-pihak yang merasa disisihkan bahkan tidak dihargai.
“Saya percaya niat pemerintah itu baik. Tapi niat saja tidak cukup. Harus ada tata kelola yang transparan, tanpa ada pihak yang menumpang proyek strategis ini demi pencitraan atau kepentingan pribadi,” tegasnya.
Mufti juga mengingatkan bahwa penutupan koperasi di Tuban bisa jadi hanyalah bagian kecil dari masalah yang lebih besar dan tersembunyi—fenomena gunung es. Ia mengungkapkan kemungkinan adanya konflik kepentingan, pengabaian mitra lokal, hingga hilangnya semangat koperasi sebagai alat perjuangan rakyat kecil.
“Stop program yang hanya seremonial. Bangun koperasi itu bukan cuma soal struktur organisasi, tapi struktur kepercayaan. Dan kepercayaan dibangun dari ketulusan, bukan dari panggung mewah,” imbuhnya.
Sebelumnya, gerai KDMP di Tuban ditutup oleh pihak Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, mitra strategis yang selama ini mendampingi koperasi tersebut.
Direktur Perekonomian Ponpes Sunan Drajat, Anas Al Khifni, menjelaskan bahwa penutupan dilakukan karena kontribusi besar mereka dalam pendirian koperasi tidak diakui saat peresmian. Ia menyayangkan, dalam sesi virtual bersama Presiden, hanya BUMN yang disebutkan, padahal menurutnya BUMN tak terlibat dalam pendampingan koperasi tersebut.
Anas mengungkapkan, pihaknya telah mendampingi KDMP Desa Pucangan selama hampir dua tahun. Mereka terlibat dalam perencanaan, legalitas, penyediaan SDM, manajemen, serta suplai barang, hingga koperasi tersebut bisa mencapai omzet hingga Rp 600 juta per bulan. Bahkan, menjelang peresmian nasional bersama 80.081 KDMP lainnya, pihaknya turut membantu pembentukan Gerai Apotek dan BMT (Baitul Mal Wat Tamwil).
Bagi Anas, persoalannya bukan karena mereka tidak disebut saat peresmian, tapi lebih pada kekhawatiran bahwa ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan sepihak di hadapan Presiden, tanpa menghargai mitra yang telah bekerja dari awal. (D/S)
