Gubernur Jabar Bahas Strategi Pengendalian Inflasi dan Ekonomi Desa di Karawang
Solusi Berita
KARAWANG | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sebagai sosok tradisional yang tak begitu memahami konsep inflasi maupun digitalisasi. Namun, ia menekankan bahwa dirinya mengerti betul karakter ekonomi yang tumbuh di Jawa Barat, yakni ekonomi pedesaan dan perkotaan.
“Saya ini orang tradisional, tidak ngerti inflasi atau digitalisasi,” kata Dedi saat berbicara dalam Pasamoan Agung atau High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Karawang, Rabu (11/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa desa harus difungsikan sebagai pusat produksi, selaras dengan falsafah ekonomi masyarakat Sunda: saeutik mahi, loba nyesa, yang berarti meski sedikit, namun cukup dan bisa disisihkan.
Dedi kemudian menceritakan prinsip ekonomi keluarganya yang ia sebut sebagai “manajemen ibu”. Sang ibu, dengan keterbatasan lahan hanya seperempat hektare sawah, kebun, dan kolam, mampu menyekolahkan anak-anaknya tanpa berutang. Dalam pengelolaan kolam ikan, keluarganya membagi hasil untuk jangka pendek (ikan nila dan mujair), jangka menengah (ikan tawes), dan jangka panjang (ikan mas) yang biasa dijual saat ada keperluan besar karena nilainya lebih tinggi.
Di setiap pematang sawah juga ditanami berbagai tanaman seperti terong, talas, dan kelapa. “Ibu saya sangat produktif. Meja makan tidak pernah kosong. Kadang ada katimus, opak, wajit—semua dari hasil kebun. Karena itu, anak-anaknya juga tidak banyak jajan,” kenang Dedi.
Melihat kondisi ekonomi pedesaan saat ini, Dedi mengatakan pihaknya mulai menanam pohon kelapa di lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia juga mendorong Dinas Pertanian mengajarkan para petani cara merawat kerbau untuk mendukung pertanian yang lebih mandiri.
Inflasi Terkendali di Jawa Barat
Dalam pertemuan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muhamad Nur, menyatakan bahwa Pasamoan Agung bertujuan memperkuat langkah pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi ekonomi daerah.
Nur menjelaskan bahwa TPID telah menjalankan berbagai strategi pengendalian inflasi lewat pendekatan 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Hasilnya, inflasi di Jawa Barat tetap terkendali di kisaran target nasional, yaitu 2,5% ±1%.
Inflasi yang stabil, lanjut Nur, mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga dan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sebagai langkah lanjutan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat kemandirian pangan, termasuk lewat perbaikan rantai distribusi, penyediaan pupuk, serta akses terhadap bibit unggul yang berkualitas dan terjangkau. (D/S)
