KopDes Merah Putih Dapat Pinjaman Rp3 Miliar, Dana Desa Disiapkan Jadi Penjamin
Solusi Berita
KARAWANG | Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa dana desa dapat dialihkan sebagai jaminan (guarantor) untuk membayar pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih jika koperasi tersebut mengalami kendala dalam pembayaran. Menurut Erick, Kementerian Desa akan berperan sebagai semacam lembaga penjamin atau asuransi bagi koperasi tersebut.
Artinya, bila terjadi masalah keuangan di KopDes Merah Putih—program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto—dana desa akan digunakan untuk menutupi kewajiban koperasi kepada bank. Erick menjelaskan bahwa bank-bank milik negara (Himbara) akan menyediakan plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar untuk tiap unit usaha KopDes, namun bukan dalam bentuk uang tunai langsung, melainkan dalam bentuk dukungan pembiayaan usaha.
“Kalau ada masalah, dana desa bisa digunakan sebagai penjamin. Tapi nilainya kecil, hanya Rp3 miliar. Dan ini pakai skema cicilan selama enam tahun,” kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Ia menambahkan, pinjaman tersebut akan dicicil menggunakan dana desa tanpa mengganggu alokasi utama. Sebab, menurutnya, 80% dari dana desa tetap dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, sementara sisanya dapat dialihkan untuk mendukung koperasi.
Zulhas: KopDes akan Potong Rantai Pasok dan Turunkan Harga Pangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, juga mendukung skema ini. Ia menjelaskan bahwa pinjaman Rp3 miliar dari bank Himbara bisa dicicil selama enam tahun, dengan pembayaran Rp500 juta per tahun. Zulhas menyebut bahwa keberadaan KopDes Merah Putih diharapkan mampu memangkas rantai distribusi bahan pokok yang selama ini panjang dan menyebabkan harga mahal.
KopDes Merah Putih akan menjalankan berbagai unit usaha strategis seperti logistik, pergudangan hasil pertanian (termasuk gabah untuk disetor ke Bulog), cold storage, apotek dan klinik desa. Pemerintah bahkan merencanakan integrasi lebih dari 50 ribu unit layanan kesehatan dan apotek desa ke dalam sistem KopDes.
“Kalau masyarakat desa sakit ringan, cukup ke klinik desa. Tidak perlu ke kota yang biayanya lebih mahal,” kata Zulhas dalam Rakor Pengendalian Inflasi 2025.
Untuk memperkuat peran distribusi, KopDes juga diwajibkan menyediakan sembako utama seperti minyak goreng dan gula langsung dari Bulog atau ID Food, guna menjamin harga terjangkau. Mereka juga akan menjalankan simpan-pinjam berbasis perbankan digital melalui BRI Link atau BNI Link, sehingga tidak ada transaksi tunai yang rawan diselewengkan.
KopDes Merah Putih juga akan merambah ke layanan lain seperti menjadi agen pupuk, penyalur BBM dan LPG bersubsidi, penyerapan gabah, penyewaan alat pertanian (alsintan), layanan logistik dan agen penyalur bansos langsung dari pemerintah pusat ke masyarakat desa.
“Penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial cukup sampai KopDes. Merekalah yang akan menyalurkan langsung ke masyarakat,” pungkas Zulhas. (D/S)
