Sekolah Rakyat: Program Pendidikan Gratis untuk Masyarakat Kurang Mampu, Butuh 60.000 Guru
Solusi Berita
KARAWANG | Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat memerlukan sekitar 60.000 tenaga pengajar.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya yang berada dalam kelompok ekonomi desil 1 dan 2.
“Jumlah guru yang dibutuhkan sekitar 60.000,” ujar Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/3/2025).
Mu’ti menyatakan dukungannya terhadap proses perekrutan guru untuk Sekolah Rakyat. Namun, mekanisme pasti terkait distribusi atau rekrutmen tenaga pengajar masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
“Kita masih akan menentukan skemanya, apakah dengan mendistribusikan guru yang sudah ada atau melakukan rekrutmen baru. Prosesnya masih panjang,” jelasnya.
Sementara itu, terkait kurikulum, pemerintah menyiapkan dua pilihan.
Pilihan pertama mengacu pada kurikulum sekolah unggulan Garuda atau kurikulum internasional yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Sedangkan pilihan kedua mengikuti kurikulum nasional yang saat ini berlaku.
“Sekolah unggulan menerapkan standar internasional, seperti sekolah unggulan Garuda. Namun, untuk kurikulum di bawah Dikdasmen akan tetap mengikuti standar nasional yang berlaku,” ujar Mu’ti.
Sebelumnya diberitakan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan bagi siswa dari keluarga miskin di desil 1 dan 2. Para calon siswa dalam kategori ini harus mengikuti tes akademik lanjutan sebelum diterima di Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sebanyak 50 Sekolah Rakyat siap beroperasi tahun ini.
Bangunan sekolah akan memanfaatkan sekitar 40 sentra dan balai milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang saat ini tidak terpakai, serta gedung milik dua universitas, yaitu Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
Program ini menargetkan kelengkapan jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Kami akan melihat kesiapan masing-masing lokasi, apakah akan memulai dari jenjang SD, SMP, atau SMA. Namun, ke depannya program ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA,” ungkap Mensos. (D/S)
